Guru Honorer Ini Lima Bulan Mengabdi tanpa Gaji

Kebiasaan buruk di Gumi Patut Patuh Patju, Lobar kembali  terulang. Kaitannya dengan pembayaran gaji para guru honorer yang ditunda selama berbulan-bulan.

“Sudah lima bulan kami tidak terima gaji,” ujar SI, salah seorang guru honorer tetap daerah (GTD) di salah satu sekolah di Kecamatan Gerung.

SI dan guru honorer yang lain mengaku sangat menderita. Tapi, mereka sudah tak tahu harus bilang apa. Lantaran kondisi ini sudah terjadi hampir setiap tahun.

Para guru honorer dijanjikan perbaikan sistem untuk pembayaran gaji. Tapi, faktanya nihil. Gaji selalu mereka terima terlambat empat hingga lima bulan. Padadahal, dalam kondisi pandemi Korona seperti saat ini, gaji tersebut sangat mereka butuhkan.

Melihat situasi ini, Wakil Ketua DPRD Lobar Hj Nurul Adha mengaku heran dengan Pemkab Lobar. Ia kehabisan kata-kata karena kebiasaan buruk ini terus diulangi.

“Saya prihatin karena ini terjadi berulang-ulag. Kesalahan berulang-ulang. Kalau dalam bahasa agama ini adalah kerugian,” sesalnya.

Baca Juga : SMI Resmi Kasih THR ke PNS dengan 13 Kriteria

Ia menyayangkan Pemkab Lobar tidak pernah berupaya memprioritaskan pembayaran gaji guru honorer. Padahal, anggaran dari pusat itu sudah masuk sejak awal tahun. Kalau pun ada realokasi atau refocusing akibat pandemi Korona, itu dilakukan belum lama ini. Sehingga itu tak lantas bisa dijadikan alasan.

“Jangan menjadikan kekurangan kita sebagai alasan penundaan pencairan hak guru honorer. Ini tidak hanya sekarang saja, tahun yang lalu juga seperti ini. Kenapa tidak dijadikan pelajaran?” cetusnya..

Harusnya guru honorer bisa menerima haknya. Ketika kondisinya seperti ini, ia merasa ada yang tidak beres dalam pemerintahan di Gumi Patut Patju. Ia menilai manajemen dalam pengelolaan keuangan di Pemkab Lobar saat ini tidak baik.

“Memang ada pergantian pejabat, tapi kalau sistem manajemennya sudah bagus, harusnya tidak ada masalah,” sesalnya.

Menurutnya, Pemkab Lobar terkesan membiarkan hak para guru honorer tertahan akibat sistem yang dibangun tidak baik. “Ini harus diperbaiki!” tegasnya.

Baca Juga : Guru & Orangtua Harus Siap, Jika Skenario Terberatnya Tahun Ajaran Baru Dimulai Januari 2021

Kepala Dinas Dikbud Lobar H Nasrun dikonfirmasi mengaku pihaknya sudah konsultasi dengan Bagian Hukum terkait pembayaran ini. Ia mengatakan SK pembayaran belum ditandatangani bupati. “Saat ini masih sedang berproses, sabar,” ucap pria yang baru menjabat sebagai Kadis Dikbud Lobar ini.

Pencairan dikatakannya kemungkinan besar bulan ini. Lantaran pihaknya sudah mengusulkan agar pembayaran dilakukan secepatnya. Ia mengatakan alasan keterlambatan pembayaran hingga lima bulan ini akibat guru honorer yang ada di Lobar berjumlah sekitar 1.400 orang. Dengan masing-masing gaji mereka per bulan sekitar Rp 500 ribu.

“Bukan terlambatnya di kami, yang dibuatkan SK itu ribuan dikerjakan dari Januari. Sementara tenaga kami (di DIkbud) kurang,” ucapnya. Sehingga saat ini SK-nya sedang diproses. “InsyaAllah sebelum lebaran cair kami usahakan,” tandasnya.

sumber : jawapos

Baca Juga : Kabar Baik Untuk Semua Guru Non PNS Menjelang Lebaran

Bagikan Artikel ini